Merampok Rumah Terbakar

0
Merampok Rumah Terbakar

Baiklah kita terus terang saja. Tidak ada guna lagi kita menghalus-haluskan kata dan bersembunyi dibalik keadaban. Karena dunia yang kita hadapi sekarang adalah dunia yang sangat tidak beradab.

Saya mengatakan ini untuk anggota parlemen kita. Mereka yang terpilih, sebagian besar bukan karena kemampuan mereka berbuat yang terbaik untuk rakyat yang diwakilinya. Melainkan, mereka terpilih karena mampu membeli dan mampu bertransaksi.

Dengan memanfaatkan ketidakpedulian dan kelengahan rakyat bisa, yang tidak melihat manfaat dari perwakilan mereka, akhirnya anggota-anggota parlemen ini bisa duduk di kursinya yang empuk.

Inilah problem demokrasi elektoral kita. Memperbaikinya butuh waktu panjang dan kerja keras. Namun, sekalipun banyak yang berkeinginan untuk memperbaiki sistem ini, mereka dihancurkan oleh politik partisan. Oleh perdebatan yang direkayasa seakan-akan ada dua kubu berlawanan. Namun pada hakekatnya kubu-kubu itu sebangun dan sejenis. Bahkan ketika dua kubu ini bersatupun, gontok-gontokan itu masih terpelihara dengan rapi.

Anda mungkin masih ingat gerakan #ReformasiDikorupsi tahun lalu. Ketika itu semua elemen gerakan dari mahasiswa, buruh, hingga ke rakyat miskin kota, berjalan bersama memprotes beberapa undang-undang yang hendak diloloskan secara cepat oleh DPR periode lalu.

Selama lima tahun DPR periode 2014-2019 mangkrak. Mereka tercatat sebagai DPR paling malas. Paling sedikit mengeluarkan produk undang-undang. Ketika masa jabatannya hanya tinggal beberapa minggu saja, mereka memaksakan untuk meloloskan banyak undang-undang kontroversial. Hanya protes besar-besaran yang mampu menghentikan mereka.

Salah satu yang menggerakkan protes itu adalah revisi UU KPK yang dinilai mengebiri keberadaan KPK. UU itu disahkan DPR menjadi UU No. 19/2019. Menghadapi protes yang hebat, Presiden Jokowi berjanji menerbitkan Perppu untuk membatalkannya. Janji yang tidak pernah menjadi kenyataan.

Sudah lama kita tidal menyaksikan para politisi bersatu padu seperti ketika membela undang-undang ini. Kesatuan suara dan kebulatan tekad seperti ini hanya terjadi pada jaman Suharto. Tentu saja mereka harus satu suara karena kalau tidak mereka akan ditendang dan ditindas oleh Suharto.

Tidak terlalu sulit untuk memahami tingkah laku ini. Kepentingan menyatukan mereka. KPK yang mandiri dan tidak bisa dikontrol akan menjadi ancaman untuk mereka. Sebagian besar penghuni penjara khusus koruptor adalah para politisi dan konco-konco pengusahanya.

Pengebirian terasa sampai sekarang. Tidak ada lagi operasi-operasi tangkap tangan. Tidak ada lagi pengintaian. Para pegawai KPK sekarang menjadi pegawai negara — dengan segala jatah dan kepatuhannya kepada pimpinan. Lembaga ini tewas mengenaskan. Seperti lembaga-lembaga lain yang dulunya pernah menjadi lembaga independen.

“Politicking” seperti ketika meloloskan UU KPK — yang lolos hanya beberapa minggu sebelum masa jabatan DPR berakhir, tampaknya akan diulangi. Sukses DPR membahas satu undang-undang tampaknya tergantung dari kesempatan mereka untuk menyembunyikannya dari publik.

Kita tahu, sekarang ini semua orang terkurung oleh karantina virus Covid-19. Semua kantor swasta dan pemerintah bekerja dari rumah. Orang tidak keluar rumah. Jalanan sepi.

Tidak untuk DPR. Tiba-tiba mereka menjadi rajin dan bersemangat. Mereka seakan menjadi pelopor kerja keras. Berani mati dan tetap bekerja sekalipun berisiko tertular virus Corona. Mereka pun sudah membuat persiapan mengamankan dirinya. Mereka menciptakan keistimewaan untuk dirinya dan keluarganya: secara sesungguhnya menjadi “mewakili” rakyat untuk dites!

Namun benarkah mereka tulus untuk bekerja ditengah-tengah serbuan virus Corona? Untuk ini, saya selalu teringat diktum dari seorang guru saya, Prof. Soedjito, seorang sosiolog, yang selalu mengatakan “sikap adalah fungsi dari kepentingan.”

Lalu apa kepentingan DPR bersidang ditengah krisis pandemik ini? Ternyata tidak banyak berubah. Hari ini saya membaca bahwa mereka sedang membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ini adalah salah satu undang-undang yang ditentang lewat protes besar #ReformasiDikorupsi.

Selain itu, mereka juga akan membahas RUU Pemasyarakatan. Undang-undang ini akan mempermudah pembebasan narapidana kasus korupsi (koruptor). RUU ini tidak lain dan tidak bukan adalah gelaran karpet merah untuk para koruptor — mungkin sebagai tanda solidaritas sesama politisi!

Sikap adalah fungsi kepentingan. Ditengah-tengah ketakutan, kebingungan, kegelisahan, dan ketidakpastian yang melanda rakyat Indonesia, para anggota DPR menjalankan agenda mereka sendiri. Tidak sedikit pun mereka peduli akan bagaimana membuat kebijakan untuk meringankan beban rakyat. Mereka sibuk menyelamatkan kaumnya — kaum elit politik negeri ini yang sudah dibekali dengan segala hak istimewa.

Memalukan adalah kata yang terlalu lembut untuk sikap seperti ini. Mungkin ungkapan terbaik untuk menggambarkannya adalah ‘mencuri ketika orang sedang kesusahan.’

Saya teringat sebuah pepatah (aphorism) dari Praboowo Subianto (sekarang Menteri Pertahahan) saat Pilpres 2014. “Rampoklah rumah itu ketika ia sedang terbakar.” Pepatah itu adalah sebuah realisme politik yang sangat sinis.

Sialnya, DPR saat ini justru sedang mempraktekkanya secara murni dan konsekuen.

0
Made Supriatma
Kalo laper, galak ... Kalo kenyang, bego ...
BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here